Tak Netral, Ketua KPU Dilaporkan ke DKPP

Suara Lamongan : Pelaksanaan pemilihan gubernur Jawa Timur terus menjadi bulan-bulanan para elit dari Jakarta. Mereka berusaha mengacaukan pemilihan gubernur Jawa Timur yang sudah selama ini sudah adem ayem. Indikasi tersebut terungkap dari cara-cara para elit Jakarta yang digawangi Rizal Ramli dan Adhie Massardie. Rizal Ramli, mantan menteri perekonomian di era Gus Dur itu belakangan ini bolak-balik datang ke Jawa Timur untuk mendesak KPU Jatim dan Bawaslu Jatim menunda Pilgub Jatim.

Desakan penundaan tersebut diungkapkan Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Sufyanto. Saat masa kampanye pilgub Jatim lalu, Rizal Ramli dan Adhie Massardie mengirim surat resmi agar Bawaslu Jatim menunda pilgub Jatim. Alasannya, Rizal menuduh penyelenggara pemilu seperti KPU tidak siap dari sisi teknis logistik dan perilaku para komisioner tidak professional. “Ada orang-orang Jakarta yang memindahkan masalah dan pertarungan politik di Jakarta ke Jawa Timur,” ungkap Sufyanto, kemarin.

Permintaan seperti itu, kata Sufi, jelas sangat disesalkan Bawaslu. “Itu sama saja mengganggu pilgub Jawa timur, karena sejauh ini dugaan pelanggaran sekecil apapun sudah kita tangani, tanpa harus mengubah jadwal pilgub 29 Agustus 2013,” ungkap Sufi.

Untuk itu, Sufyanto meminta seluruh masyarakat Jawa Timur untuk tidak terpengaruh dengan upaya pihak-pihak luar Jawa Timur. “Kami ingin pilgub di Jatim ini sukses mencari pemimpin untuk lima tahun kedepan,” tandasnya.

Sementara itu, Martono, penasehat tim pemenangan Soekarwo-Saifullah Yusuf juga prihatin dan sungguh menyesalkan perilaku sebagian kecil orang-orang Jakarta yang mengatasnamakan apapun. Tetapi arahnya berdampak pada keributan dan kericuhan politk di Jatim yang berujung pada upaya penggagalan pilkada Jatim. “Ada indikasi ke arah sana. Misalnya mendatangi KPU dan Bawaslu yang arahnya menggambarkan pilgub Jatim kisruh, padahal sama sekali tidak,” sesal Martono.

Menurut Martono, upaya yang dilakukan para elit Jakarta itu mencederai perasaan aman dan ayem bagi masyarakat Jawa Timur. “Yang seperti ini tidak baik, jangan salahkan kalau masyarakat Jatim ini mereaksi keras,” tegasnya.

Mantan Ketua DPD Partai Golkar Jatim ini menambahkan, pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab itu sebaiknya tidak lagi merongrong proses pilkada di Jatim. Sebab, sejauh ini KPU sebagai penyelengara pilkada sudah bagus dalam melaksanakan tahapan-tahapan yang sudah disusun sesuai jadwal. “Kami ingin pilkada itu bersih sesuai undang-undang, dan masyarakat juga tidak terprovokasi hal-hal yang justru merugikan,” pungkas Martono.

Terkait masalah ketidaknetralan Ketua KPU Jatim Andry Dewanto Ahmad, Martono tetap akan melanjutkannya. Pasalnya, setelah di ultimatum 3 x 24 jam agar mundur sukarela dari jabatannya, tidak dihiraukan Andry. “Karena ini sudah lebih dari 3 x 24 jam, Andry tidak mundur, maka kami akan melaporkan ke DKPP (Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu),” kata Martono.

Rencananya, hari ini tanggal 29 Agustus tim hukum KarSa akan melaporkan secara resmi. “Besok (hari ini, red) kita akan ke DKPP, kami berharap agar DKPP memberikan tindakan tegas,” kata Martono. n