Pemilukada Serentak Efisienkan Anggaran

WAKIL Ketua Umum DPP Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) Fadli Zon mengatakan mekanisme Pemilihan kepala daerah (Pemilukada) secara serentak dapat memengaruhi efisiensi anggaran pemerintah.

“Pemilukada serentak adalah suatu kebutuhan bagi demokrasi kita. Selain menghapus biaya politik tinggi, hal itu juga akan meningkatkan kualitas demokrasi yang esensinya harus menyejahterakan rakyat,” kata Fadli Zon, kemarin.

Pelaksanaan Pemilukada serentak secara otomatis akan mengurangi biaya politik partai, karena tenaganya tidak terkuras untuk memikirkan kelancaran pelaksanaan Pemilukada.
Dengan demikian, lanjutnya, parpol akan semakin fokus mengurusi kepentingan rakyat.
“Waktu bagi parpol untuk bekerja menyelesaikan masalah rakyat akan semakin banyak dan fokus karena tak terlalu disibukkan oleh dinamika Pemilukada,” tambah Fadli Zon.
Menurut dia, sistem Pemilukada yang saat ini berlangsung di Tanah Air sejak 2005 harus segera dievaluasi karena tidak tepat guna, baik secara anggaran maupun pelaksanaannya.
“Pembiayaan Pemilukada selama ini diambil dari dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), sementara untuk Pemilukada kabupaten dan kota saja minimal menghabiskan Rp25 miliar dan Pemilukada provinsi minimal Rp100 miliar,” jelasnya.

Dia menambahkan pembiayaan Pemilukada juga sebaiknya dialokasikan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) agar dapat meminimalisasikan peluang anggaran politik yang besar.

Belum Menemukan Kata Sepakat

Sementara itu, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Gamawan Fauzi telah mengupayakan usul pelaksanaan Pemilukada serentak dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) Pemilukada yang saat ini masih dalam pembahasan di DPR.

Saat ini, Pemerintah meminta seluruh daerah yang akan menggelar Pemilukada 2014 untuk dimajukan pada 2013 karena berbenturan dengan pelaksanaan Pemilu anggota DPR, DPD, DPRD, presiden dan wakil presiden.

Pelaksanaan Pemilukada pada tahun 2014 tercatat sebanyak 43 daerah, dengan 15 di antaranya masih belum menemukan kata sepakat.

Ke-15 daerah tersebut terdiri atas satu provinsi, sembilan kabupaten, dan lima kota, sementara jadwal Pemilukada pada tahun 2013 ada 14 provinsi, 95 kabupaten, dan 28 kota.

Dengan demikian, total penyelenggaraan Pemilukada pada tahun 2013 sebanyak 152 Pemilukada. 

Ant