NU: Penegak Hukum Tak Harus Jadi Malaikat

 

  JAKARTA - Menegakkan keadilan di Indonesia bukanlah perkara mudah. Pasalnya, banyak kendala yang menghadang. Ketua Umum PBNU KH Said Aqil Siroj mencontohkan, banyak kasus pengemplangan pajak yang terkatung-katung lalu hilang bak ditelan bumi.

“Petugas pajaknya gak main, lalu diproses di kepolisian, lalu kepolisiannya main, ya berhenti di situ. Oke deh kepolisiannya gak main diproses ke kejaksaan, berhenti di kejaksaan. Jadi kita mencari keadilan itu panjang dan sulit,” ungkap pria yang akrab dipanggil Kang Said itu saat berbincang dengan Okezone.

Kata dia, kasus semacam itu tidak hanya satu atau dua kali saja terjadi, melainkan sudah berulang kali. Akibatnya, negara menanggun beban kerugian sampai triliunan rupiah.

“Jadi perjuangan mencari keadilan itu sangat panjang. Contoh lagi ada pengemplang pajak, dirundingkan dengan pgawai pajak gak mempan, dilanjut kepolisian, eh polisinya main, atau gak main tapi di atasnya lagi seperti kejaksaan yang main selalu begitu,” imbuhnya.

Oleh sebab itu, pihaknya mendorong aparat penegak hukum bisa menjaga integritasnya. Sehingga bisa menjalankan amah yang diemban.

“Dorongan PBNU ke depan agar semua lembaga penegak hukum integritasnya tinggi. Maka kita dorong agar semua sadar dengan amanat dan posisi masing-masing, yang jadi penegak hukum memang berat,” imbuhnya.

Bagi dia, penegak hukum tidak harus menjadi malaikat, tapi sebisa mungkin menjadi orang baik sehingga bisa menjaga amanah dan menegakkan hukum sebaik-baiknya.

“Berupaya jadi orang baik, tidak harus jadi malaikat tapi berupaya jadi orang baik, semaksimal mungkin. Jadi kalau anggaran dari Rp500 miliar lalu di mark up dijadiin Rp1,2 triliun itu kan keterlaluan. Saya tidak mengatakan harus jadi malaikat tapi berupaya sebaik mungkin menjaga amanah,” tandasnya.

(ful)