SURABAYA- Tak mau terpersok ke dalam lubang yang sama, Khofifah Indar Parawansah melakukan sejumlah persiapan untuk running Pemilihan Gubernur (Pilgub) 2013.
Salah satunya adalah menyiapkan software untuk mengantisipasi terjadinya kecurangan daftar pemilih tetap (DPT).
"Dulu kita kan tidak sempat melakukan antsisipasi, ternyata Masya Alloh betapa sistemiknya kecurangan Pilgub 2008, betapa masifnya proses-proses manipulasi. Kecurangan dulu nggak sempat kita antisipasi secara mendalam," ujar Ketua Muslimat NU itu usai seminar nasional 'Tantangan Koperasi Dalam menghadapai ASEAN' di Surabaya, Selasa (12/2/2013).
Dia mengaku, baru mengetahui ternyata ada kecurangan dalam DPT setelah selesainya Pigub putaran ketiga di Bangkalan dan Sampang. Untuk mengantisipasi hal itu, tim-nya telah menyiapkan software.
Software tersebut terbukti efektif dengan sistem Informasi Teknologi (IT). Software tersebut, terbukti efektif untuk mengawal DPT agar tetap valid seperti yang terjadi di Jawa Tengah.
"Sistem IT yang memang sudah bisa untuk melakukan kroscek. Kira-kira data pemilih ini cocok atau tidak. Dulu kan banyak dalam DPT ada orang yang lahir pada tahun 2045. Kemudian nama Rohli, mosok (masak) nama Rohli sampe 8 ribu sekian satu kabupaten. Nanti juga masyarakat bisa support agar demokrasi ini di Jawa Timur dapat berjalan dengan baik tanpa ada manipulasi dan kecurangan," kata kandidat cagub yang telah mengantongi rekom dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ini.
Sampai hari ini, Khofifah mengaku prihatin dengan apa yang terjadi dalam Pilgub Jatim 2008 lalu. "Pilgub Jatim 2008 lalu sampai ngelus dodo (mengelus dada) dengan kecurangan yang ada," tuturnya.
Meski demikian, Khofifah mengaku tidak terburu-buru untuk segera melakukan deklarasi. Pasalnya, dengan tenggang waktu yang ada akan digunakan lebih banyak melakukan penyapaan terhadap segenap elemen masyarakat Jawa Timur. Artinya, dalam pilgub 2008 lalu, waktu turun lapangan tidak banyak sehingga di pilgub 2013 akan dimanfaatkan lebih banyak menyapa.
"Nanti lah. Soal deklarasi khan tidak masuk dalam agenda KPU. Sabar dulu ya," ujar mantan Menteri Pemberdayaan Wanita era Presiden KH Abdurrahman Wahid.
Politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Pramono Anung mengaku lebih memilih untuk menyelesaikan jabatannya sebagai Wakil Ketua DPR hingga 2014 ketimbang maju dalam Pemilihan Gubernur Jawa Timur.
"Tugas saya sebagai pimpinan DPR harus sampai selesai. Kalau kemudian ada aspirasi ke Jawa Timur, saya katakan memilih untuk menyelesaikan pimpinan DPR sampai selesai, karena saya bertanggung jawab pada hal itu," katanya saat dijumpai di gedung DPR RI, Jakarta, Senin (18/2/2013).
Hal itu dilakukan, mengingat saat ini lembaga aspirasi rakyat itu tengah menjadi sorotan publik. Bukan hanya mengenai hal positif juga pada hal negatif seperti maraknya sorotan praktek korupsi, dan lainnya.
Sebelumnya, Ketua DPP PDIP Puan Maharani memberikan sinyal jika nama Pramono Anung masuk dalam bursa Pilgub Jatim. Selain Pramono, PDIP juga tengah mengumpulkan nama-nama untuk menggusur Soekarwo pada Pemilukada 2013 ini.
Salah satunya adalah menyiapkan software untuk mengantisipasi terjadinya kecurangan daftar pemilih tetap (DPT).
"Dulu kita kan tidak sempat melakukan antsisipasi, ternyata Masya Alloh betapa sistemiknya kecurangan Pilgub 2008, betapa masifnya proses-proses manipulasi. Kecurangan dulu nggak sempat kita antisipasi secara mendalam," ujar Ketua Muslimat NU itu usai seminar nasional 'Tantangan Koperasi Dalam menghadapai ASEAN' di Surabaya, Selasa (12/2/2013).
Dia mengaku, baru mengetahui ternyata ada kecurangan dalam DPT setelah selesainya Pigub putaran ketiga di Bangkalan dan Sampang. Untuk mengantisipasi hal itu, tim-nya telah menyiapkan software.
Software tersebut terbukti efektif dengan sistem Informasi Teknologi (IT). Software tersebut, terbukti efektif untuk mengawal DPT agar tetap valid seperti yang terjadi di Jawa Tengah.
"Sistem IT yang memang sudah bisa untuk melakukan kroscek. Kira-kira data pemilih ini cocok atau tidak. Dulu kan banyak dalam DPT ada orang yang lahir pada tahun 2045. Kemudian nama Rohli, mosok (masak) nama Rohli sampe 8 ribu sekian satu kabupaten. Nanti juga masyarakat bisa support agar demokrasi ini di Jawa Timur dapat berjalan dengan baik tanpa ada manipulasi dan kecurangan," kata kandidat cagub yang telah mengantongi rekom dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ini.
Sampai hari ini, Khofifah mengaku prihatin dengan apa yang terjadi dalam Pilgub Jatim 2008 lalu. "Pilgub Jatim 2008 lalu sampai ngelus dodo (mengelus dada) dengan kecurangan yang ada," tuturnya.
Meski demikian, Khofifah mengaku tidak terburu-buru untuk segera melakukan deklarasi. Pasalnya, dengan tenggang waktu yang ada akan digunakan lebih banyak melakukan penyapaan terhadap segenap elemen masyarakat Jawa Timur. Artinya, dalam pilgub 2008 lalu, waktu turun lapangan tidak banyak sehingga di pilgub 2013 akan dimanfaatkan lebih banyak menyapa.
"Nanti lah. Soal deklarasi khan tidak masuk dalam agenda KPU. Sabar dulu ya," ujar mantan Menteri Pemberdayaan Wanita era Presiden KH Abdurrahman Wahid.
Pramono Anung Tolak Jadi Cagub Jatim
Politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Pramono Anung mengaku lebih memilih untuk menyelesaikan jabatannya sebagai Wakil Ketua DPR hingga 2014 ketimbang maju dalam Pemilihan Gubernur Jawa Timur.
"Tugas saya sebagai pimpinan DPR harus sampai selesai. Kalau kemudian ada aspirasi ke Jawa Timur, saya katakan memilih untuk menyelesaikan pimpinan DPR sampai selesai, karena saya bertanggung jawab pada hal itu," katanya saat dijumpai di gedung DPR RI, Jakarta, Senin (18/2/2013).
Hal itu dilakukan, mengingat saat ini lembaga aspirasi rakyat itu tengah menjadi sorotan publik. Bukan hanya mengenai hal positif juga pada hal negatif seperti maraknya sorotan praktek korupsi, dan lainnya.
Sebelumnya, Ketua DPP PDIP Puan Maharani memberikan sinyal jika nama Pramono Anung masuk dalam bursa Pilgub Jatim. Selain Pramono, PDIP juga tengah mengumpulkan nama-nama untuk menggusur Soekarwo pada Pemilukada 2013 ini.
0 comments:
Speak up your mind
Tell us what you're thinking... !