Ketua umum partai demokrat Anas Urbaningrum (kanan) dan
Sekjen
partai demokrat Edhi Baskoro Yudhoyono (kiri)
JAKARTA -- Anas Urbaningrum menyatakan siap
untuk memberikan kesaksian soal Edhie Baskoro Yudhoyono (Ibas) yang
menerima aliran dana Hambalang. Meski pun dia tetap menyatakan kalau
Menkumham Amir Syamsuddin paling tahu mengenai informasi ini seperti
disampaikan M Nazaruddin.
"Saya jadi tersangka saja siap, apalagi cuma keterangan. Karena siapa
saja memang punya kewajiban memberikan keterangan," kata Anas kepada Republika di kediamannya di Jakarta, Kamis (28/2) dini hari.
Yang penting, ujar dia, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tetap bekerja untuk menyelesaikan kasus tersebut. Kalau ternyata membutuhkan keterangan atau data, KPK bisa meminta keterangan siapa saja yang dikehendakinya.
"Saran saya, yang tahu persis itu Amir Syamdudin," papar mantan ketua umum PB HMI tersebut.
Sebelumnya, Amir membantah mengetahui adanya laporan dari Nazarudin terkait aliran dana Hambalang ke Ibas. Menurutnya, tak ada kegiatan yang menyebutkan kalau Nazaruddin mengungkapkan aliran dana korupsi Hambalang, termasuk ke Ibas.
"Tak ada membicarakan aliran dana. Karena banyak sekali ucapan Nazaruddin saat dia di lndonesia di Tanah Air mau pun luar negeri yang tidak bisa dipercaya," kata Amir.
Terkait hal ini, mantan ketua umum Partai Demokrat tersebut menilai kalau bisa saja pertanyaan yang diajukan ke Amir belum pas. Sehingga, dia belum paham betul konteks yang dimaksud.
Anas memaparkan konteks yang ia maksud. Yaitu, kalau Amir ditugaskan oleh ketua Dewan Kehormatan Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) untuk memeriksa atau meminta keterangan Nazarudin.
Menurutnya, di dalam proses permintaan keterangan ada informasi penting yang disampaikan Nazarudin selaku mantan bendahara umum Demokrat. Karenanya, ia pastikan kalau Amir tahu persis informasi yang disampaikan itu.
"Pak Amir tahu persis. Diakui atau tidak, dibantah atau tidak. Itu hasil pemeriksaan Pak Amir yang dilaporkan kepada ketua dewan kehormatan dan disampaikan ke saya selaku ketua umum dan wakil dewan kehormatan," papar dia.
Anas mengaku tahu mengenai informasi tersebut. Hanya saja, hanya berupa intisari, tidak secara mendetil. Sementara rinciannya sepenuhnya diketahui Amir.
"Pemain utama itu lebih utama. Pemain utama lebih afdol. Ibarat timnas, itu harus pemain utama. Kalau cadangan, kalah terus," tutur dia.
"Ada perbedaan pra dan pasca Anas mundur. Sebelum Anas mundur, Partai Demokrat seperti tidak punya nakhoda. Tapi, sekarang lebih solid, jelas dan terukur," kata Ulil pada konferensi pers terkait perkembangan politik Partai Demokrat yang bertajuk "Bagaimana Menulis Lembaran Baru & Memilih Nakhoda Baru" di Jakarta, Rabu (27/2).
Ulil menegaskan partainya sudah sering menghadapi prahara politik, bahkan sebelum pengunduran diri Anas.
"Perbedaannya sangat mendasar, seperti mualim (pemimpin) yang tahu dan tidak tahu prahara Partai Demokrat itu sendiri," katanya.
Dia mengimbau kader-kader partai untuk tidak takut kehilangan orientasi dan harus kompak luar biasa (KLB).
"Demokrat lebih percaya diri karena ada pemandu yang jelas. Kita jangan keluar dari 'khittah' (ideologi) sebagai partai yang nasionalis dan religius demi mencapai tujuan perdamaian, demokrasi dan kesejahteraan rakyat," katanya.
Hal sama juga disampaikan Ketua Biro Perimbangan Keuangan Daerah & Pusat DPP Partai Demokrat M Husni Thamrin yang mengatakan konflik partai Demokrat bukan hal yang baru terjadi. "Yang penting kita harus kompak. Kalau ada kader yang ingin keluar, silakan saja," katanya.
Dia menegaskan persoalan Anas Urbaningrum merupakan masalah hukum, bukan permasalahan politik. "Kita tidak mencampuri urusan Nazaruddin, Angelina Sondakh, Andi Mallarangeng dan sekarang Anas. Kalau ada yang bicara kasus ini ditunggangi kepentingan politik, sama sekali tidak betul," katanya.
Dia juga mengajak kader untuk fokus pada pemenangan partai di Pemilu 2014. "Sekarang ini, kami berpikir bagaimana membangun partai dan siap menang kembali di Pemilu 2014. Kami harus menegakkan kembali panji-panji partai," katanya.
Anas Urbaningrum mengundurkan diri dari jabatannya sebagai Ketua Umum Partai Demokrat (16/2) setelah ditetapkan sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait dengan kasus Wisma Atlet Hambalang, Bogor.
Yang penting, ujar dia, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tetap bekerja untuk menyelesaikan kasus tersebut. Kalau ternyata membutuhkan keterangan atau data, KPK bisa meminta keterangan siapa saja yang dikehendakinya.
"Saran saya, yang tahu persis itu Amir Syamdudin," papar mantan ketua umum PB HMI tersebut.
Sebelumnya, Amir membantah mengetahui adanya laporan dari Nazarudin terkait aliran dana Hambalang ke Ibas. Menurutnya, tak ada kegiatan yang menyebutkan kalau Nazaruddin mengungkapkan aliran dana korupsi Hambalang, termasuk ke Ibas.
"Tak ada membicarakan aliran dana. Karena banyak sekali ucapan Nazaruddin saat dia di lndonesia di Tanah Air mau pun luar negeri yang tidak bisa dipercaya," kata Amir.
Terkait hal ini, mantan ketua umum Partai Demokrat tersebut menilai kalau bisa saja pertanyaan yang diajukan ke Amir belum pas. Sehingga, dia belum paham betul konteks yang dimaksud.
Anas memaparkan konteks yang ia maksud. Yaitu, kalau Amir ditugaskan oleh ketua Dewan Kehormatan Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) untuk memeriksa atau meminta keterangan Nazarudin.
Menurutnya, di dalam proses permintaan keterangan ada informasi penting yang disampaikan Nazarudin selaku mantan bendahara umum Demokrat. Karenanya, ia pastikan kalau Amir tahu persis informasi yang disampaikan itu.
"Pak Amir tahu persis. Diakui atau tidak, dibantah atau tidak. Itu hasil pemeriksaan Pak Amir yang dilaporkan kepada ketua dewan kehormatan dan disampaikan ke saya selaku ketua umum dan wakil dewan kehormatan," papar dia.
Anas mengaku tahu mengenai informasi tersebut. Hanya saja, hanya berupa intisari, tidak secara mendetil. Sementara rinciannya sepenuhnya diketahui Amir.
"Pemain utama itu lebih utama. Pemain utama lebih afdol. Ibarat timnas, itu harus pemain utama. Kalau cadangan, kalah terus," tutur dia.
Ulil: Demokrat Lebih Solid Pascamundurnya Anas
Ketua Pusat Pengembangan Strategi dan Kebijakan Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat Ulil Abshar Abdalla menilai Partai Demokrat lebih solid pascapengunduran diri Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum (16/2)."Ada perbedaan pra dan pasca Anas mundur. Sebelum Anas mundur, Partai Demokrat seperti tidak punya nakhoda. Tapi, sekarang lebih solid, jelas dan terukur," kata Ulil pada konferensi pers terkait perkembangan politik Partai Demokrat yang bertajuk "Bagaimana Menulis Lembaran Baru & Memilih Nakhoda Baru" di Jakarta, Rabu (27/2).
Ulil menegaskan partainya sudah sering menghadapi prahara politik, bahkan sebelum pengunduran diri Anas.
"Perbedaannya sangat mendasar, seperti mualim (pemimpin) yang tahu dan tidak tahu prahara Partai Demokrat itu sendiri," katanya.
Dia mengimbau kader-kader partai untuk tidak takut kehilangan orientasi dan harus kompak luar biasa (KLB).
"Demokrat lebih percaya diri karena ada pemandu yang jelas. Kita jangan keluar dari 'khittah' (ideologi) sebagai partai yang nasionalis dan religius demi mencapai tujuan perdamaian, demokrasi dan kesejahteraan rakyat," katanya.
Hal sama juga disampaikan Ketua Biro Perimbangan Keuangan Daerah & Pusat DPP Partai Demokrat M Husni Thamrin yang mengatakan konflik partai Demokrat bukan hal yang baru terjadi. "Yang penting kita harus kompak. Kalau ada kader yang ingin keluar, silakan saja," katanya.
Dia menegaskan persoalan Anas Urbaningrum merupakan masalah hukum, bukan permasalahan politik. "Kita tidak mencampuri urusan Nazaruddin, Angelina Sondakh, Andi Mallarangeng dan sekarang Anas. Kalau ada yang bicara kasus ini ditunggangi kepentingan politik, sama sekali tidak betul," katanya.
Dia juga mengajak kader untuk fokus pada pemenangan partai di Pemilu 2014. "Sekarang ini, kami berpikir bagaimana membangun partai dan siap menang kembali di Pemilu 2014. Kami harus menegakkan kembali panji-panji partai," katanya.
Anas Urbaningrum mengundurkan diri dari jabatannya sebagai Ketua Umum Partai Demokrat (16/2) setelah ditetapkan sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait dengan kasus Wisma Atlet Hambalang, Bogor.
| Redaktur : Mansyur Faqih |
0 comments:
Speak up your mind
Tell us what you're thinking... !