PPP Ikut Tentang Dana Abadi Kemendikbud

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan M. Nuh (sumber: Antara)

PPP menegaskan sejak awal sudah mengkritisi kebijakan dana abadi di Kemendikbud.

Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) menyatakan sudah memerintahkan agar anggotanya di Komisi X DPR untuk segera menyampaikan protes terkait kebijakan dana abadi pendidikan yang dilaksanakan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) dan Kementerian Keuangan (Kemenkeu).

"Kita minta kepada anggota poksi PPP di Komisi X untuk meminta Kemendikbud untuk mengkaji kembali kebijakan tersebut," kata Sekretaris Fraksi PPP, Arwani Thomafi, di Jakarta, hari ini.

Arwani menegaskan PPP sejak awal sudah mengkritisi kebijakan dana abadi di Kemendikbud yang dinilai tidak jelas dasar hukumnya dan sangat tidak transparan.

Sebelumnya, Mendikbud M.Nuh, di DPR, Jumat (21/9) pekan lalu, mengatakan dana abadi itu bernama Dana Pembangunan Pendidikan Nasional (DPPN), yang direncanakan pada 2013 akan menembus angka Rp15 triliun. Sebab mereka sedang mengusulkan untuk menyisihkan Rp5 triliun lagi dari anggaran fungsi pendidikan ke pos anggaran DPPN.

Dana abadi lahir pada 2010 yang ditandai dengan penyisihan Rp1 triliun dari anggaran fungsi pendidikan. Lalu jumlahnya bertambah menjadi Rp3,6 triliun setelah pada 2011 Pemerintah mengalokasikan Rp2,6 triliun untuk dana abadi.

Tahun ini, aliran yang masuk Rp7 triliun sehingga jumlahnya melonjak tajam menjadi Rp10,6 triliun. Kemendikbud sendiri menyatakan bunga anggaran itu yang jumlahnya sekitar Rp300 miliar per tahun akan digunakan untuk kepentingan beasiswa dan bencana.