PPP: Capres 2014 Hanya Bisa Diusulkan Parpol Pemilu 2009

Pileg dan Pilpres serentak bisa menjadi basis masyarakat menilai  layakkah seorang presiden dipilih kembali.


Sekjen DPP Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Muhammad Romahurmuziy mengatakan pemilihan presiden  (Pilpres) dan pemilihan legislatif (Pileg) serentak meningkatkan  akuntabilitas presiden lima tahun kemudian.

Kader PPP itu juga mengajukan amandemen UU Pilpres bahwa  presiden hanya bisa dicalonkan oleh parpol peserta pemilu lima tahun  sebelumnya.  Dengan demikian, usulan ini sekaligus insentif kepada  parpol-parpol yang pernah eksis pada pemilu 2009.

Perihal Pilpres dan Pileg serentah, Romy menyatakan  Presiden  mempertanggungjawabkan programnya kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) yang mengawasinya sehingga  DPR memiliki legitimasi, baik legal maupun moral.

"Pileg dan Pilpres serentak bisa menjadi basis masyarakat menilai  layakkah seorang presiden dipilih kembali," kata Romy di Jakarta, Rabu  (26/9).

Selain itu, ia menjelaskan dengan Pileg dan Pilpres dilakukan serentak,  evaluasi masyarakat bisa dilakukan secara langsung kepada capres dan  partainya sekaligus. Dengan demikian, pemilihlah yang menentukan  kemantapan sistem presidensiil dan fungsi check and balance, apakah  presiden dan partai mayoritas di DPR dipilih dari partai yang sama atau berbeda.
Konsekuensinya, jalannya pemerintahan secara partisan  telah ditarik garis tegas untuk lima tahun ke depan.

"Untuk parpol, pertaruhannya juga lebih serius kalau dilakukan serentak. Parpol tidak akan main-main dan hanya sekedar ikut-ikutan mengusung  capres atas dasar politik transaksional. Karena kalau transaksional yang  dikedepankan, parpol meresikokan elektabilitas partainya sendiri yang  digelar serentak," tutur Ketua Komisi IV DPR ini.