Lamongan - Direktur Eksekutif Clean Governance Lamongan, Nihrul Bahi AL Haidar, SH berpendapat,
korupsi menjadi penyebab Indonesia mengalami krisis dalam demokrasi,
terlebih setelah kasus penangkapan Ketua Mahkamah Konstitusi Akil
Mochtar.
"Lembaga negara yang sangat disegani yang dianggap sebagai benteng terakhir keputusan hukum yang adil, yakni MK juga dilanda oleh korupsi," katanya di Kediamannya Pondok Pesantren Tanfirul Ghoyyi Lamongan, Sabtu (4/10).
Saat memberikan ulasan mengenai krisis demokrasi yang terjadi dewasa ini, ia mengatakan, krisis demokrasi itu ditandai dengan korupsi yang merajalela, yang terjadi hampir di semua lini kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
Ia mengakui, sebenarnya korupsi yang masif itu merupakan akumulasi dari warisan rezim sebelumnya.
Menurut Gus Irul panggilan akrabnya yang juga akan ikut Caleg PPP Dapil 1 Lamongan, selain di tingkat elite, fenomena di tingkat masyarakat juga mengafirmasi atau memperkuat terjadinya kasus korupsi.
"Masyarakat kita ini sebenarnya sedang 'sakit'. Di satu sisi, masyarakat menentang praktik korupsi, tetapi di sisi yang lain masyarakat memperkuat praktik ini," katanya.
Kondisi itu, kata dia, bisa dilihat dari berbagai kasus, misalnya politik uang yang sangat berkembang, kemudian kasus akhir-akhir ini banyak masyarakat yang tertipu, yakni telah menyerahkan sejumlah uang tertentu dan nilainya sudah mencapai milyaran rupiah demi untuk mendapatkan posisi sebagai pegawai negeri sipil (PNS).
"Saya kira, baik pada tataran elite, maupun masyarakat nilai yang dianut dalam menyikapi praktik korupsi adalah sama, nilai pasar siapa yang diuntungkan," katanya.
Ia mengemukakan jika elite yang diuntungkan dengan adanya praktik korupsi maka dia cenderung memperkuat, demikian halnya juga di tingkat masyarakat, sehingga kondisinya sudah sangat liberal.
"Nilai untuk membela kepentingan dan keselamatan bersama itu sudah sangat terkikis,"tambahnya.
Ia mengemukakan bahwa untuk mengatasi hal itu maka perlu segera dikembalikan paradigma pendidikan berbasiskan Pancasila.
"Nilai-nilai Pancasila yang bisa dan kita yakini bersama bisa mengikis nilai-nilai tadi," katanya.
Menurut dia, baik elite maupun masyarakat harus segera menyadari akan hal itu.
"Jika tidak, proses pembangunan demokrasi dan pelaksanaan cita-cita sosial bangsa ini akan menghadapi tantangan yang tinggi," sambung Gus Irul.
"Lembaga negara yang sangat disegani yang dianggap sebagai benteng terakhir keputusan hukum yang adil, yakni MK juga dilanda oleh korupsi," katanya di Kediamannya Pondok Pesantren Tanfirul Ghoyyi Lamongan, Sabtu (4/10).
Saat memberikan ulasan mengenai krisis demokrasi yang terjadi dewasa ini, ia mengatakan, krisis demokrasi itu ditandai dengan korupsi yang merajalela, yang terjadi hampir di semua lini kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
Ia mengakui, sebenarnya korupsi yang masif itu merupakan akumulasi dari warisan rezim sebelumnya.
Menurut Gus Irul panggilan akrabnya yang juga akan ikut Caleg PPP Dapil 1 Lamongan, selain di tingkat elite, fenomena di tingkat masyarakat juga mengafirmasi atau memperkuat terjadinya kasus korupsi.
"Masyarakat kita ini sebenarnya sedang 'sakit'. Di satu sisi, masyarakat menentang praktik korupsi, tetapi di sisi yang lain masyarakat memperkuat praktik ini," katanya.
Kondisi itu, kata dia, bisa dilihat dari berbagai kasus, misalnya politik uang yang sangat berkembang, kemudian kasus akhir-akhir ini banyak masyarakat yang tertipu, yakni telah menyerahkan sejumlah uang tertentu dan nilainya sudah mencapai milyaran rupiah demi untuk mendapatkan posisi sebagai pegawai negeri sipil (PNS).
"Saya kira, baik pada tataran elite, maupun masyarakat nilai yang dianut dalam menyikapi praktik korupsi adalah sama, nilai pasar siapa yang diuntungkan," katanya.
Ia mengemukakan jika elite yang diuntungkan dengan adanya praktik korupsi maka dia cenderung memperkuat, demikian halnya juga di tingkat masyarakat, sehingga kondisinya sudah sangat liberal.
"Nilai untuk membela kepentingan dan keselamatan bersama itu sudah sangat terkikis,"tambahnya.
Ia mengemukakan bahwa untuk mengatasi hal itu maka perlu segera dikembalikan paradigma pendidikan berbasiskan Pancasila.
"Nilai-nilai Pancasila yang bisa dan kita yakini bersama bisa mengikis nilai-nilai tadi," katanya.
Menurut dia, baik elite maupun masyarakat harus segera menyadari akan hal itu.
"Jika tidak, proses pembangunan demokrasi dan pelaksanaan cita-cita sosial bangsa ini akan menghadapi tantangan yang tinggi," sambung Gus Irul.
0 comments:
Speak up your mind
Tell us what you're thinking... !