Saran KPK untuk KPU Agar Pemilu Jurdil

 "Kalau berdasar dari pengalaman keberhasilan KPK itu efektif."

 

Wakil ketua KPK Adnan Pandu Praja (ANTARA/Widodo S. Jusuf)

Jakarta - Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi, Adnan Pandu Praja, Senin 16 September 2013, memberikan saran kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) dalam menggelar pemilihan umum agar bersih dan berkualitas.

"Nggak ada lain selain membangun kesadaran para pemilih. Baik sebagai pemilih maupun sebagai pihak yang dipilih agar melaporkan politik uang," kata Adnan di gedung KPU, Jakarta.

Adnan menilai semakin banyak pemilih yang melaporkan praktik kecurangan pemilu, maka penyelenggara akan semakin berhati-hati. Bahkan dia setuju jika pemilih yang melapor kecurangan diberikan hadiah.

Mantan anggota Komisi Pemilihan Nasional (Kompolnas) itu menilai ada dua hal yang hilang di negeri ini, yaitu integritas dan akuntabilitas.

Oleh karena itu, agar melahirkan pemimpin yang punya integritas, ia meminta KPU untuk melakukan tes kejujuran kepada calon presiden (capres) maupun anggota legislatif (caleg).

"Kalau berdasar dari pengalaman keberhasilan KPK itu efektif. Setidaknya mengurangi," katanya.

KPK, kata Adnan juga memiliki program untuk mengawal proses pilkada. Salah satunya dengan melakukan sosialisasi tentang pencegahan korupsi. Namun karena keterbatasan sumber daya manusia, lanjut Adnan, KPK tidak dapat memberikan sosialisasi ke seluruh wilayah di Indonesia.

"Jadi kami punya tiga tema, bersih pemilihnya, bersih calonnya, bersih penyelenggaranya," ujarnya. (eh)

 KPK Tantang KPU Gelar Tes Integritas Calon Presiden

Jakarta – Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Adnan Pandu Praja menantang Komisi Pemilihan Umum menggelar tes integritas bagi calon presiden 2014. Menurut Adnan, tes integritas penting untuk menjaring calon-calon pemimpin yang jujur.

“Saya minta buat tes integritas untuk capres. Saya berharap capres mau dites. Ini tantangan buat komisioner KPU,” kata Adnan di Gedung KPU, Jakarta, Senin 16 September 2013.

Tes integritas dapat mengurangi potensi penyalahgunaan wewenang oleh penyelenggara negara. Dengan demikian presiden terpilih dapat menjalankan tugasnya dengan lurus dan amanah.

Mantan anggota Komisi Kepolisian Nasional itu lalu menceritakan pengalaman KPK ketika bersama partai politik berencana menggelar tes integritas untuk para calon anggota legislatif. Sayangnya partai-partai politik malah membatalkan tes itu secara sepihak dan tidak menerima proposal KPK.

Adnan mengaku paham dengan keputusan parpol membatalkan tes integritas bagi para calegnya. “Kalau dia tes, incumbent bisa nggak lolos karena yang dites kejujuran. Maka daripada yang sudah menjabat tidak lolos, wajar jika mereka tidak ingin dilakukan tes,” ujar dia.

Namun kini Adnan berharap KPU berani menggelar tes integritas untuk menguji kejujuran capres. “Selama tes ini tidak dilakukan, kita tidak bisa menjamin mereka punya integritas baik,” kata dia. (umi)