MAKI: Politisi PKS di Komisi IV Siap-siap Dicokok KPK

Ilustrasi

JAKARTA- Kaburnya putra Ketua Majelis Syuro Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Hilmi Aminudin, Ridwan Hakim, ke Turki, memperkuat dugaan kasus suap impor daging sapi melibatkan banyak pihak di eksekutif dan legislatif.


Bonyamin mengatakan, di jajaran eksekutif, misalnya menteri, direktur atau dirjen dan orang yang menempati jabatan tinggi, serta memiliki kewenangan untuk menentukan kebijakan. Sedangkan, dari pihak legislatif kemungkinan melibatkan orang PKS pada komisi yang menjadi mitra Kementerian Pertanian. 

"Politisi PKS yang ada di Komisi IV DPR RI siap-siap saja," tegas Bonyamin kepada Okezone, Jumat 15 Februari malam.

Dia juga menyampaikan, kasus impor daging sapi tidak menutup kemungkinan juga melibatkan kader partai lain. Meski, menurutnya kasus-kasus yang kini di tangani Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), cenderung terkotak-terkotak menurut partai.

"Kasus ini seperti di kapling-kapling, daging impor seolah hanya PKS yang bermasalah. Terus kalau kasus yang berhubungan dengan pemuda dan olahraga itu melibatkan orang Demokrat," paparnya.

Bonyamin berharap, KPK mengidentifikasi pihak-pihak yang diduga terlibat dan segera melakukan status cekal. Sebab, dikhawatirkan kabur sebelum pencekalan sebagaimana Ridwan Hakim. 

"KPK sangat ceroboh dan terlambat, setelah Luthfi Hasan Ishaaq (LHI) ditangkap, orang yang merasa terlibat pasti langsung kabur," sambungnya.

Bonyamin menyarankan KPK bekerjasama dengan interpol untuk memburu Ridwan.

"KPK harus bekerjasama dengan interpol, agar Ridwan menjadi Daftar Pencarian Orang (DPO). Setelah ditangkap dia diserahkan ke Kedutaan Indonesia di Turki. Seperti halnya Nazarudin, KPK harus menjemput Ridwan," simpulnya.

(tbn)