"KPK Jangan Tersandera Demokrat"

JAKARTA - Berlarut-larutnya penuntasan kasus pembangunan Sport Center Hambalang, kembali dipertanyakan sejumlah kalangan. Selain hanya berputar-putar pada tersangka 'yang itu-itu saja', kasus
Hambalang yang menggerogoti uang negara trilyunan rupiah ditengarai penuh dengan pertarungan antar elit di partai Demokrat.

Pengamat politik dari Universitas Indonesia, Ari Junaedi juga ikut mempertanyakan keseriusan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam menuntaskan kasus mega skandal Hambalang.

"Bukankah nyanyian eks Bendahara Nazaruddin banyak benarnya, kenapa penetapan tersangka seolah-olah berhenti di anak tangga Menpora? Dari logika pemaparan kasus Hambalang, baik versi BPK maupun rangkaian keterangan saksi dan tersangka yang terekspos di media selama ini, masyarakat sudah mahfum kalau penggansiran uang negara di Hambalang memang dilakukan secara sistemik, terorganisir, dan berjamaah. Dan itu sudah direncanakan oleh elit Demokrat, oknum Banggar DPR dan dikelola dengan baik oleh kontraktor Adhi Karya dan oknum Kemenpora. Masak KPK masih kebingungan menjerat mister mind kasus Hambalang ? ," kata Ari Junaedi kepada Okezone, Sabtu (26/1/2013).

Menurut dia, konsistensi KPK dalam penuntasan kasus-kasus korupsi kakap yang bersinggungan dengan rezim, patut digugat dalam kasus Hambalang.

"Jangan sampai ekspektasi yang tinggi dari masyarakat terhadap KPK sebagai garda terdepan pemberantasan korupsi menjadi luluh gara-gara KPK lunglai menghadapi Demokrat - yang kebetulan tengah berkuasa. Saya menganggap sesumbar Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum yang siap digantung di Tugu Monas jika terbukti menerima satu rupiah dari Hambalang sebetulnya sindiran keras bagi KPK yang tidak serius menuntaskan Hambalang," tandasnya.

(hol)