Revisi UU No. 32/2004 Juga untuk Cegah Politik Dinasti

Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi, (Jaringnews/ Dwi Sulistyo)

Revisi UU 32/2004, mengatur hubungan tali darah satu tingkat ke bawah
JAKARTA,  - Kementerian Dalam Negeri menyatakan revisi UU No. 32 tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah juga untuk mencegah politik dinasti. Sebab fenomena politik dinasti ini marak di daerah luar DKI Jakarta.

Politik dinasti yang dimaksud adalah jabatan kepala daerah yang diisi oleh kebanyakan anggota keluarga. Itu banyak terjadi di Provinsi Banten.

"Inilah yang sekarang ingin kita atur di revisi UU 32 karena banyaknya kasus-kasus seperti itu. Ada yang suami digantikan ke istri, bapak oleh anak, atau istri oleh suami dan sebagainya. Ini fenomena yang terjadi belakangan ini. Karena itu direvisi UU 32/2004 kita coba mengatur hubungan tali darah satu tingkat ke bawah, ke samping itu tidak dibolehkan dalam draf kita," kata Gamawan saat ditemui di Kantor Presiden, Jakarta, Kamis (27/12).

Saat ini Revisi UU itu sudah disampaikan dan dibahas di DPR. Gamawan mengatakan pasal itu tidak melanggar hak asasi.

"Di lain pihak orang banyak mempersoalkan itu karena ini kan dianggap hak asasi. Tapi kan hak asasi juga ada batasnya, baca juga pasal 28 c, yang kebebasan orang itu dibatasi juga oleh UU," kata dia.

Gamawan melanjutkan politik dinasti tidak sepenuhnya negatif. Dengan catatan, pejabat yang duduk di pemerintahan itu sesuai kriteria. Sayangnya selama ini politik dinasti justru menempatkan orang-orang yang tidak kredibel.

"Harusnya kalau demokrasi, kalau kualitasnya bagus, nggak ada masalah. Tapi kadang-kadang kan hanya soal popularitas, kapasitas untuk itu tidak cukup, tapi ada juga yang bagus," jelas Gamawan.
(Chm / Mys)