KPK Nilai Janggal Anggaran Iklan Pemerintah

Wakil Ketua KPK, Bambang Widjojanto (tengah) dan Zulkarnain (kanan), dan Ketua KPK, Abraham Samad, saat acara refleksi akhir tahun capaian kinerja selama tahun 2012, di kantor KPK Jakarta Selatan, Kamis (27/12/2012). Penyampaian kinerja ini sebagai wujud pertanggungjawaban kepada publik dan transparansi kinerja Pimpinan KPK periode 2011-2015

 JAKARTA - Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Zulkarnain menyoroti tajam ihwal iklan layanan masyarakat yang dilakoni pemerintah. Apalagi, iklan itu bermunculan di akhir tahun.
Zulkarnain menilai, cara pemerintah itu dianggap janggal, dan rawan penyelewangan bila tak ada pembatasan pada cara-cara tersebut.
"Kalau untuk mengumumkan, ya boleh saja. Tapi ada batasnya. Asal ada dalam perencanaan itu dibolehkan," kata Zulkarnain di Jakarta, Minggu (30/12/2012).
Menurutnya, perencanaan anggaran harus dimulai dengan baik, dan proporsi yang seimbang dengan gaji pegawai dan pembangunan, serta kebutuhan lainnya.
"Perencaan itu harus riil, pengadaan itu benar adanya, jumlahnya wajar. Jangan ada dalam perencanaan itu ada pesanan-pesanan orang-orang tertentu, dimodali oleh orang tertentu. Itu yang salah. Jadi inilah sebetulnya penyimpangan sejak dininya itu," kata Zulkarnain.
Sebelumnya, Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra) merilis soal dana anggaran pemerintah yang tersisa sebesar Rp290 triliun, yang belum direalisasikan akhir tahun ini.
Hal itu disampaikan Koordinator Riset Fitra, Maulana. Menurut hasil riset yang dilakukan Fitra, dengan hari kerja aktif dari Tanggal 1 hingga 15 Desember 2012, maka diprediksi pemerintah membelanjakan anggaran sebesar Rp29 triliun setiap harinya.
"Dengan demikian masih terdapat anggaran sebesar Rp290 triliun yang belum direalisasikan. Dengan sisa jumlah hari kerja yang efektif sejak 1 hingga 15 Desember 2012, pemerintah membelanjakan anggaran sebesar Rp29 triliun setiap harinya," kata Maulana dalam konferensi pers Catatan Akhir Tahun Anggaran 2012 di Sekretarian Nasional (Seknas) Fitra, pekan lalu.
Dia menambahkan, cukup sulit untuk menghabiskan dana sebesar itu setiap harinya agar tercapai target realisasi anggaran. Oleh karenanya, dia tidak heran jika akhirnya pemerintah menghabiskan dengan cara memasang iklan layanan masyarakat.
"Sangat sulit dibayangkan agar dapat mencapai target realisasi anggaran. Tidak mengherankan jika di Bulan Desember ini, banyak sekali iklan layanan masyarakat yang dibuat-buat," ujarnya.
Dengan hal ini maka kualitas belanja menjadi sulit dikontrol, sehingga semua yang dilakukan pemerintah dalam merealisasikan sisa anggaran tersebut patut ditanyakan.
"Semuanya itu patut dipertanyakan, dan pemerintah harus bertanggung jawab kepada publik. Karena anggaran yang digunakan tersebut bersumber dari pajak rakyat, melalui pajak penghasilan, pajak bumi dan bangunan, serta pajak lainnya," imbuhnya.

Penulis: Edwin Firdaus  |  Editor: Ade Mayasanto