Ketua MK: Korupsi Mulai Muncul Ketika Malari

Sumenep -Ketua Mahkamah Konstitusi (MK), Mahfud MD, tidak sepakat dengan anggapan yan
g menyebutkan bahwa korupsi adalah budaya.

"Jangan percaya pada pernyataan kalau korupsi sudah menjadi budaya. Meskipun saya ini bukan budayawan, tapi saya sangat yakin, budaya itu selalu punya nilai baik. Karena korupsi itu bukan sesuatu yang baik, maka korupsi bukanlah budaya," katanya.

Mahfud MD berada di Sumenep pada Minggu (23/12/2012) sebagai keynote speaker dalam penutupan Kongres Kebudayaan Madura II, yang digagas Said Abdullah Institute (SAI).

Ia menandaskan, budaya merupakan sebuah kristalisasi nilai-nilai luhur berabad-abad lalu, yang masih akan tetap bertahan berabad-abad lagi. Sedangkan korupsi baru tumbuh dalam beberapa dekade terakhir. "Itu sebabnya saya katakan, korupsi bukan budaya. Korupsi ini baru muncul ketika peristiwa Malari. Bukan merupakan peninggalan berabad-abad lalu," ujarnya.

Ketua dan Hakim MK ini mengaku merindukan penegakan hukum dengan damai sebagai bagian dari pelestarian budaya damai. "Kalau sekarang ini bangsa kita rasanya sudah kehilangan budaya hukum 'restoratif' (restorative justice). Semestinya segala persoalan tidak harus diselesaikan di pengadilan. Kalau memang bukan sesuatu yang penting, sebaiknya diselesaikan di forum musyawarah. Pada intinya kan ini ingin mencari kedamaian," paparnya.

Mahfud juga mengingatkan para penegak hukum untuk berhati-hati dengan pemberian yang berindikasi suap. "Saya pribadi sebagai hakim MK tidak pernah membiasakan diri menerima hadiah dari orang-orang yang berperkara. Karena itu dekat dengan upaya suap dan sogok. Saya sangat hati-hati. Kalau saya mau, dalam satu tahun saya bisa mendapatkan uang Rp 1 miliar dari orang-orang yang berperkara. Tapi buat apa? Saya tidak mau melakukan itu," ungkapnya tanpa maksud menyombongkan diri.

Ia juga meminta agar bangsa Indonesia kembali pada ideologi Pancasila yang merupakan kristalisasi budaya lokal. Pancasila merupakan pengalaman budaya yang diformalkan menjadi ideologi dan pandangan hidup. "Salah satu contohnya dalam sila ketiga. Pancasila ingin agar Indonesia bersatu, dan menghrgai perbedaan beragama serta menghargai martabat manusia. Jadi Pancasila ini fitrahnya bangsa," tandasnya. [air/tem]