KPK juga aktif menjalin hubungan dengan luar negeri.
JAKARTA - Banyak kerja sama strategis dilakukan KPK sepanjang tahun 2012, diantaranya dengan Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham), Ikatan Dokter Indonesia (IDI), Tentara Nasional Indonesia, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, dan perusahaan penyedia jasa telekomunikasi. Terkait hal ini, KPK mengatakan bahwa banyak instansi yang punya kepedulian tinggi untuk berpartisipasi dalam pemberantasan korupsi, sekaligus kesepahaman bahwa korupsi haruslah diberantas secara bersama-sama.
Dalam rilis Catatan Akhir Tahun 2012 KPK yang diterima Jaringnews.com di Jakarta, Kamis (27/12) lalu, dijelaskan bahwa dengan Kemenkumham, beberapa pokok kerja sama strategis yang dilakukan KPK adalah pendirian rumah tahanan KPK, akses ke link system Sistem Administrasi Badan Hukum (SABH) yang memungkinkan KPK mengakses data perusahaan dan badan hukum dalam kaitannya pemberantasan korupsi, dan link system data perlintasan yang ada di Ditjen Imigrasi.
"Dengan IDI, kerja sama meliputi di antaranya pemilihan tenaga medis atau dokter untuk menangani sejumlah saksi, tersangka, dan terdakwa saat ditahan oleh KPK dan pemberiansecond opinion kesehatan para saksi, tersangka, dan terdakwa," tulis rilis tersebut.
Mengingat korupsi merupakan kejahatan yang sudah tergolong transnational crime, KPK juga aktif menjalin hubungan dengan luar negeri. Dua hal penting terjadi di tahun ini.
"Pertama adalah pertemuan SEAPAC yang berisi lembaga anti-korupsi se-Asia Tenggara yang menajamkan kebersamaan dan kesepahaman untuk saling bekerja sama. Kedua, pertemuan lembaga anti-korupsi sedunia yang menelurkan Jakarta Principle yang berisi 16 prinsip untuk penguatan lembaga anti-korupsi."
(Nky / Nky)Dalam rilis Catatan Akhir Tahun 2012 KPK yang diterima Jaringnews.com di Jakarta, Kamis (27/12) lalu, dijelaskan bahwa dengan Kemenkumham, beberapa pokok kerja sama strategis yang dilakukan KPK adalah pendirian rumah tahanan KPK, akses ke link system Sistem Administrasi Badan Hukum (SABH) yang memungkinkan KPK mengakses data perusahaan dan badan hukum dalam kaitannya pemberantasan korupsi, dan link system data perlintasan yang ada di Ditjen Imigrasi.
"Dengan IDI, kerja sama meliputi di antaranya pemilihan tenaga medis atau dokter untuk menangani sejumlah saksi, tersangka, dan terdakwa saat ditahan oleh KPK dan pemberiansecond opinion kesehatan para saksi, tersangka, dan terdakwa," tulis rilis tersebut.
Mengingat korupsi merupakan kejahatan yang sudah tergolong transnational crime, KPK juga aktif menjalin hubungan dengan luar negeri. Dua hal penting terjadi di tahun ini.
"Pertama adalah pertemuan SEAPAC yang berisi lembaga anti-korupsi se-Asia Tenggara yang menajamkan kebersamaan dan kesepahaman untuk saling bekerja sama. Kedua, pertemuan lembaga anti-korupsi sedunia yang menelurkan Jakarta Principle yang berisi 16 prinsip untuk penguatan lembaga anti-korupsi."
0 comments:
Speak up your mind
Tell us what you're thinking... !