Istri Sjahrir Dituding "Jual" PIB ke Putri Gus Dur

Ilustrasi

JAKARTA - Kisruh pembentukan Partai Kedaulatan Bangsa Indonesia Baru (PKBIB) terus berlanjut. Mantan Sekjen Partai Indonesia Baru (PIB) Alex Messakh telah melap
orkan Ketua Umum PKBIB, Zannuba AC. R ke Polda Metro jaya atas tuduhan pemalsuan surat Dewan Pimpinan Pusat PIB. Belakangan, tudingan pemalsuan surat tersebut  telah dibantah oleh PKBIB.

Proses perubahan PIB menjadi PKBIB dinilai sejumlah kader PIB banyak kejanggalan. Mereka merasa dijual oleh istri Ketua Umum PIB, almarhum Sjahrir, yakni Nurmala Kartini Sjahrir.

“Pengalaman yang dialami Partai PIB ini sungguh menyedihkan. Partai PIB seperti sedang dijual kepada pihak lain dengan mengkhianati kesepakatan-kesepakatan Kongres. Kalau seandainya Sjahrir dapat bangkit dari kuburnya, maka mungkin dia akan menangis melihat Partai PIB yang dibangun dengan susah payah yang mengedepankan Demokrasi  akal sehat diperlakukan sedemikian oleh Ketua Umum Partai PIB yang notabene merupakan  isterinya sendiri,” kata kuasa hukum mantan Sekjen PIB Alex Messakh, Roder Nababan dalam keterangan tertulisnya kepada Okezone, Senin (19/11/2012).

Roder menjelaskan, kronologis proses perubahan PIB menjadi PKBIB. Berawal saat kongres Partai PIB 12 Juli 2012, telah disepakati tentang  Partai PKBN yang masuk menyatu ke dalam Partai PIB dengan nama PKBIB. Namun, karena PKBN belum sah sebagai partai mengingat belum didapatkannya SK Menkum HAM yang mengesahkan PKBN sebagai partai politik Partai PIB yang berubah menjadi PKBIB.

Oleh karena itu dibuat catatan, bahwa apa yang sudah ada tidak boleh berkurang, tetapi boleh bertambah dan mengacu pada AD/ART Partai PIB.

“Sayangnya surat permohonan Partai PIB kepada Menkumham ditandatangani Zannuba A.C. Wahid dan Imron Rosyadi Hamid, yang bukan Pengurus Partai PIB bahkan anggota sekalipun sama sekali tidak pernah,” kata Roder.

Hal ini baru diketahui dengan persis setelah Menkum HAM memberikan jawabannya di dalam sidang PTUN pada tanggal 12 November 2012 atas gugatan No. Perkata 143/G/2012/PTUN.JKT di Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta  terhadap Surat Keputusan Menkumham yang menyetujui  pendirian PKBIB.

Setelah Kongres Partai PIB, kata Roder, ternyata yang  duduk di Dewan Pimpinan Nasional (DPN) Partai PIB tidak tahu menahu proses selanjutnya hingga berdirinya PKBIB, karena hanya Kartini Sjahrir yang menentukan tanpa melihat Berita Acara Kongres II PPIB termasuk berurusan dengan pihak PKBN.

“Dengan berdirinya PKBIB, Kartini membawa segelintir orang sesuai dengan seleranya, sedang yang lain ditinggalkan. Hanya DPD dan DPC yang dibutuhkan untuk lolos verifikasi di KPU saja yang diikutsertakan, sedang AD ART Partai PIB tidak lagi menjadi acuan sebagaimana kesepakatan dalam Kongres,” katanya.

Roder menegaskan, para kader di daerah tidak diumumkan akan hal ini, sehingga mereka masih beranggapan semuanya berjalan sesuai dengan keputusan Kongres. Ini merupakan penghianatan Kartini terhadap Kongres Partai PIB II.

Selanjutnya, Roder mengatakan Kartini yang menjadi Ketua Umum Partai PIB (2007-2011) banyak tidak melaksanakan tanggung jawabnya sebagaimana diamanatkan partai, karena dia berada di luar negeri selaku Duta Besar LBBP RI.

“Meskipun tidak dapat memimpin partai dengan baik yang menimbulkan berbagai ketidakpuasan dan tidak mau melakukan Kongres, Kartini tetap mempertahankan jabatan Ketua Umum, sepertinya dia merasa sebagai pemilik Partai PIB,”  ujarnya.

Kartini Sjahrir, kata Roder, bertahun-tahun bertugas di Argentina, maka seluruh surat-surat yang datang dari seluruh daerah diterima Alex Messakh sebagai Sekjen Partai PIB. “Tidak ada laporan kepada DR. Kartini Sjahrir tentang kinerja buruk Sekjen Alex Messakh dari Pimpinan Daerah dan Pimpinan Cabang,” katanya.

(ful)