PPP Introspeksi di Urutan 4 Terbanyak Laporan Kasus Versi Seskab

   Ketua Umum PPP Suryadharma Ali (Antara/Jaringnews)

"Itu sebagai introspeksi kami supaya lebih baik lagi ke depan", kata Suryadharma 

 
JAKARTA, Jaringnews.com - Partai Persatuan Pembangunan (PPP) menanggapi rilis yang dikeluarkan Sekretariat Kabinet. Di rilis itu PPP jadi partai nomor empat yang paling banyak pejabatnya berkasus di daeah.

Ketua Umum PPP Suryadharma Ali mengatakan kadernya akan introspeksi. Itu dilakukan untuk perbaikan partai.

"Itu sebagai introspeksi kami supaya lebih baik lagi ke depan", kata Suryadharma, (1/10) di Jakarta.

SDA ingin partainya mempunyai komitmen integritas. Ia minta rilis dari seskab tidak dibesar-besarkan di media.

"Tentu komitmen punya integritas itu kan menjadi komitmen partai. Karena partai pernah meminta ketua KPK untuk melakukan pemahaman tentang UU Korupsi. Jadi itu kita anggap sebagai introspeksi saja lah, nggak usah diramaiin.," kata SDA.

Rilis dari seskab, kata SDA cukup mengganggu PPP. Tapi dia tidak menyebutkan bentuk gangguannya.

"Ya ada, terganggu juga ada, positifnya juga ada," tutupnya.

Data sekretariat kabinet mencatat persetujuan menyelidiki kasus pejabat daerah selama periode Oktober 2004 – September 2012. Berdasarkan kategori kasus yang diajukan, sebanyak 131 orang atau 74,43 persen menyangkut tindak pidana korupsi, dan 45 orang atau 25,29 persen terkait tindak pidana.

Dari 176 persetujuan itu juga pemeriksaan Bupati/Walikota sebanyak 103 izin (58,521 persen), Wakil Bupati/Wakil Walikota 31 izin (17,61 persen), anggota MPR/DPR 24 izin (13,63 persen), Gubernur 12 izin (6,81 persen), Wakil Gubernur 3 izin (1,70 persen), anggota DPD 2 izin (1,13 persen), dan Hakim MK 1 izin (0,56 persen).

Dari Golkar ada 64 orang (36,36 persen); PDIP 32 orang (18,18 persen), Partai Demokrat 20 orang (11,36 persen), PPP 17 orang (3,97 persen), PKB 9 orang (5,11 persen), PAN 7 orang (3,97 persen), PKS 4 orang (2,27 persen), PBB 2 orang (1,14 persen), PNI Marhaen, PPD, PKPI, Partai Aceh masing-masing 1 orang (0,56 persen), Birokrat/TNI 6 orang (3,40 persen), independen/non partai 8 orang (4,54 persen), dan gabungan partai 3 orang (1,70 persen).
(Chm / Mys)