DPR: Kenapa BPK Serahkan Hasil Audit Saat Reses?

Ilustrasi Proyek Hambalang

JAKARTA - Anggota Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) DPR Teguh Juwarno
menyayangkan keputusan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang akan menyerahkan laporan hasil audit Hambalang pada 31 Oktober mendatang. Pasalnya, tanggal yang telah ditentukan tersebut adalah masa libur sidang DPR, dan seluruh anggota turun ke daerah pemilihan (dapil) masing-masing.

"Saya menyayangkan mengapa penyerahan hasil audit hambalang dilaksanakan pada masa reses DPR? Saya meminta kepada pimpinan DPR agar duduk bersama BAKN dan BPK untuk mengatur tata cara mekanisme penyerahan audit BPK kepada DPR sebagai tindak lanjut Pasal 7 UU No. 15 Tahun 2006 tentang BPK," kata Teguh kepada wartawan di DPR, Jakarta, Rabu (24/10/2012).

Sebagai anggota BAKN, Teguh yang juga Sekretaris Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) itu mengaku jika dirinya sama sekali tidak pernah mengetahui bagaimana hasil laporan dari audit yang dilakukan oleh BPK tersebut.

"Sebagai contoh yang lain, LHP kasus wisma atlet diserahkan oleh BPK kepada pimpinan DPR tidak dalam forum resmi. Sebagai anggota BAKN, sampai sekarang saya tidak pernah tahu seperti apa hasil audit wisma atlet," terangnya.

Menurutnya, BPK harus bisa menjamin bahwa hasil audit investigasi Hambalang harus lebih lengkap, lebih rinci dalam mengidentifikasi apa dan siapa yang harus bertanggungjawab dalam skandal Hambalang.

"Karena secara implisit BPK meminta tambahan waktu dalam melakukan audit Hambalang, dimana ditegaskan oleh Ketua BPK bahwa penyerahan LHP BPK pada akhir bulan ini hanya mencakup laporan hasil pemeriksaan investigatif tahap pertama," paparnya.

Selain itu, dikatakan Teguh, BPK harus bisa mengungkap aliran dana yang terkait proyek hambalang, yang terjadi pada fase sebelum dan selama proyek hambalang berjalan, baik yang terjadi pada saat proses pengadaan tanah, proses penganggaran maupun saat pelaksanaan proyek.

"Untuk itu, saya mendesak agar BPK bekerjasama dengan PPATK. Dalam Undang-undang No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan Tindak Pidana Pencucian Uang, BPK dapat meminta laporan dan analisa transaksi keuangan ke PPATK," pungkasnya.

(lam)