Ketua KPU Jatim Andry Dewanto Ahmad mengatakan, saat ini dirinya memulai tahapan untuk seleksi penerimaan PPK (petugas pemilihan kecamatan) dan PPS (panitia pemungutan suara). Terpaksa KPU hutang dulu ke APBN. “Menggunakan anggaran dari APBN dulu. Nanti setelah cair baru diganti,” jelas Andry, kemarin.
Dikatakan Andry, salah satu yang menjadi penyebab terhambatnya adalah adanya perbedaan honor antara panwascam dan PPK. Yakni, ketua Panwascam berhonor Rp 1,5 juta dan anggotanya berhonor Rp 1,2 juta. Sementara, PPK hanya berhonor Rp 1,1 juta dan anggotanya Rp 800 ribu. Perbedaan tersebut bisa terjadi karena tim anggaran dari Pemprov tak membuat metrik perbandingan. Sehingga, terjadi perbedaan honor tersebut. “Memang terlihat sepele, namun kami khawatir nantinya di lapangan terjadi hal-hal yang tak diinginkan,” tuturnya.
Misalnya, akan terjadi iren-iren (iri hati) anggota PPK ke Panwascam. Meski sebenarnya ini merupakan hal sepele, namun akan sangat mengganggu di lapangan. “Memang spekulatif, tapi kami antisipasi saja. Makanya, kami mengajukan agar honor keduanya disamakan. Karena toh, dua-duanya adalah penyelenggara pemilukada,” terang arek Lamongan ini.
Inilah yang kemudian membuat pengucuran dana Pilgub terhambat. Karena, bila ditotal, maka bakal ada penambahan sekitar Rp 10 miliar. ’’Globalnya, dari total anggaran Pilgub yang semula Rp 576 miliar untuk KPU, menjadi Rp 586 miliar. Ini merupakan akumulasi dari semua,’’ terangnya.
Menurutnya, sudah ada pertemuan dengan DPRD Jatim, dan Komisi A sudah sepakat dengan penambahan tersebut. ’’Kami sungguh-sungguh berharap agar anggaran tersebut cair. Karena, sejauh ini kami masih berutang pada banyak pihak. Diantaranya adalah pemenang lomba logo dan mars Pilgub Jatim,’’ katanya.
Harapan Andry soal cepat cairnya anggaran Pilgub tampaknya bakal kesampaian. Pasalnya, Gubernur Jatim Soekarwo memberikan isyarat bahwa dana tersebut bakal cair pekan depan. ’’Iya, iya, kami sudah sepakat dengan penambahan tersebut. Ini hanya sekedar masalah teknis saja,’’ tutur Soekarwo.
Menurut pejabat kelahiran Madiun tersebut, bila ada keterlambatan murni karena soal teknis. ’’Tidak ada niatan untuk menunda atau mengulur. Karena, anggaran untuk pilgub ini merupakan prioritas,’’ terang Soekarwo yang dalam pilgub nanti akan maju kembali. rko
0 comments:
Speak up your mind
Tell us what you're thinking... !