Lucuti Kewenangan Anas, SBY Bikin Blunder Politik

 
JAKARTA - Perseteruan internal di Partai Demokrat (PD) semakin memanas. Hal ini terlihat dari upaya kubu Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat (PS) Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) untuk menggusur Ketua Umum Anas Urbaningrum.


Pengamat politik dari Unair, Airlangga Pribadi mengatakan, salah satu langkah SBY dalam 8 poin penyelamatan PD, yakni pengambil alihan kewenangan Anas dianggap sebuah kesalahan besar.

"Langkah SBY mengambilalih kendali Demokrat jelas blunder, dalam arti respons dari media, dari masyarakat sipil justru menolak, resisten terhadap upaya tersebut sangat tinggi. Ketika resistensi menguat, menunjukkan langkah tersebut tidak berhasil hantam Anas atau setidaknya mengurangi posisinya," ungkapnya saat dihubungi wartawan, Sabtu (16/2/2013).

Persoalan muncul ketika Ketua Divisi Pusat Pengembangan Strategi dan Kebijakan Pengurus Pusat PD Ulil Abshar Abdalla, justru menampilkan gagasan yang didorong oleh kubu Cikeas. Namun, lagi-lagi hal ini tidak mendapat respons positif juga oleh publik.

"Ulil dalam konteks ini sudah tidak posisikan diri lagi sebagai intelektual yang bebas, tetapi posisinya sebagai internal Demokrat dan menjadi kubu SBY. Sudah ambil posisi politik dengan dukung SBY. Ini Persoalan karena yang dia dukung itu bertentangan dengan gagasan demokrasi yang getol disuarakan," paparnya.

Menurut Airlangga, persoalanya korupsi dan hukum yang sampai sekarang tidak ada status jelas bagi Anas, dianggap sebagai tekanan ke kubu mantan Ketua Umum PB Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) tersebut.

"Ada kubu yang enggan Demokrat ini berkembang sebagai partai modern yang demokratis. Maunya memelihara politik dinasti. Anehnya, Ulil yang dikenal representasi politik liberal dan demokratis malah dukung politik dinasti, terangnya.

Kubu Anas yang relatif defensif, lanjut Airlangga, karena sadar kekuasaan yang dihadapi sangat kuat. Pasalnya, jika melawan akan terjadi resisten atas sikap dan upaya SBY dengan kubunya termasuk Ulil yang merupakan kekuatan masyarakat sipil, karena dalam PD telah terjadi intervensi kekuasaan.


(ful)