PPP Minta Presiden Evaluasi Kinerja Menteri

JAKARTA - Ketua DPP PPP Bidang Komunikasi, Arwani Thomafi, mengungkapkan, harus ada evaluasi
terhadap kinerja menteri oleh Unit Kerja Presiden Bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan (UKP-PPP) harus dilakukan demi perbaikan kinerja.

Dia mengakui, sebagian menteri masih belum maksimal dalam bekerja, namun tak lantas evaluasi itu harus berujung pada perombakan kabinet. Alasannya, perombakan kabinet hanya akan menjadi bomerang bukan malah menyelesaikan persoalaan.

"Evaluasi harus terus dilakukan untuk memastikan bahwa perbaikan atas kinerja kabinet itu ada. Tetapi dengan sisa waktu kurang dari dua tahun ini, reshuffle tidak akan efektif dan akan menambah hiruk pikuk politik. Dikhawatirkan upaya reshuffle itu tidak fokus dalam perbaikan kinerja," kata Arwani saat dihubungi, Kamis (3/1/2012).

Meski demikian, kata dia, reshuffle merupakan hak prerogatif Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). "Namun semua kembali kepada hak prerogatif Presiden SBY. Prinsipnya, kabinet pemerintahan SBY ini harus husnul khotimah," ujarnya.

Menurut Sekretaris Fraksi PPP ini, sebagai anggota partai koalisi Kabinet Indonesia Bersatu Jilid (KIB) II bisa membenahi kinerjanya. "Prinsipnya, kita semua ingin agar kabinet pemerintahan SBY ini husnul khotimah," tuturnya.

Lebih lanjut, dia mengatakan soliditas KIB II sangat diperlukan dan membuat kinerja kabinet semakin baik. "Hemat saya itu akan lebih memberikan takaran soliditas yang jelas bagi kinerja kabinet," pungkasnya.

(cns)