JAKARTA -Komisi Pemberantasan Korupsi mengklaim telah berhasil melakukan pencetus tata kerja atau
trigger mechanism di sektor pencegahan, di tahun 2012 ini.
Dalam hal ini, lembaga superbody itu menggagas dan melaksanakan program Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pilkada) berintegritas.
Wakil Ketua KPK Busyro Muqoddas mengatakan, pilkada berintegritas itu dimaksudkan untuk pencegahan korupsi melalui pengawasan penyelenggaraan pemilu.
Menurutnya, Pilkada DKI Jakarta menjadi proyek percontohan atau pilot project pelaksanaan program pencegahan korupsi.
Busyro mengatakan, latar belakang program ini adalah karena sistem politik berintegritas merupakan salah satu pondasi dalam terwujudnya sistem integritas nasional.Selain itu,
"Pilkada juga merupakan salah satu momen signifikan dan krusial dalam sistem politik di negeri ini," kata Busyro dalam keterangan tertulisnya, yang diterima Tribunnews.com, Jumat (28/12/2012).
Dengan tindakan pencegahan berupa pilkada berintegritas ini, Busyro optimis, akan berdampak pada perbaikan layanan sistem publik, perbaikan keuangan dan juga birokrasi.
Sebab, menurutnya, jika terjadi penyalahgunaan wewenang atau abuse of power elit politik, maka akan terjadi krisis keberpihakan kepada rakyat.
Tindak pidana korupsi utamanya melibatkan pihak-pihak trias politika. Tidak sedikit tindak pidana korupsi melibatkan elit politik, elit birokrasi di kementerian dan juga kalangan elit bisnis.
Elit politik dalam hal ini melakukan penyalahgunaan wewenang atau abuse of power dengan posisinya di dunia politik.
"Hal ini yang menguatkan politik kartel. partai politik hidup atau menggantungkan hidupnya dengan menjadikan negara sebagai mesin uang atau ATM. Karena itu sedini mungkin para elit politik harus diperbaiki integritasnya," ujarnya.
Sebagai gambaran, lanjut Busyro, semua partai politik pasti ingin berjaya lagi pada Pemilu 2014.
Dengan melakukan politik yang tidak berintegritas, puncaknya partai politik maupun gabungan partai politik yang mendukung elit politik di belakangnya tidak luput dari bisnis busuk selama pemilu berlangsung.
Selanjutnya, kementerian yang dipegang oleh menteri-menteri yang berasal dari partai politik yang sudah bermasalah, cenderung melakukan tindakan korupsi.
"Kedepan diharapkan kementerian-kementerian ini tidak menjadi mesin uang atau ATM partai politik," kata Busyro.
Karena itu, dengan ideologi pencegahan yang dilakukan melalui pilkada berintegritas diusahakan politikus dicegah dari terjadinya tindak pidana korupsi sejak dini.
"Sehingga apabila sudah memiliki kekuasaan tidak melakukan abuse of power dan melakukan tindak pidana korupsi. Duduk sebagai elit politik bukan untuk melakukan demoralisasi melalui tindakan-tindakan korupsi," kata Busyro.
Menyikapi hal itu, kata Busyro, instansinya bekerjasama dengan Badan Kehormatan DPR. Hal itu masih dalam rangka pencegahan korupsi.
KPK, kata Busyro diminta secara resmi untuk membentuk desain pencegahan korupsi di DPR. Sebab, sesungguhnya elit politik melakukan langkah-langkah demoralisasi melalui tindakan-tindakan korupsi yang dilakukan.
"Pencegahan ini mengarah pada pilkada dan seterusnya. Pencegahan ini menganut prinsip-prinsip nilai yang diatur DPR," imbuhnya.
Penanganan kasus Nazaruddin selain perkara suap wisma atlet SEA Games itu mandek karena sebagian penyidik yang menangani kasus-kasus itu ditarik kembali ke Kepolisian.
"Karena satgas (satuan tugas) yang menangani kasus ini sebagiannya ditarik di jalan. Ini evaluasi untuk re-grouping (mengelompokkan kembali), SDM (sumber daya manusia) kurang," kata Busyro di Jakarta, Kamis (27/12/2012).
Sejumlah kasus yang diduga melibatkan Nazaruddin selain wisma atlet di antaranya, kasus dugaan tindak pidana pencucian uang (TPPU) pembelian saham perdana PT Garuda Indonesia.
Dalam kasus ini, Nazaruddin sudah ditetapkan sebagai tersangka sejak awal Februari. Namun hingga kini, berkas perkara TPPU Nazaruddin tersebut belum dilimpahkan ke tahap proses persidangan.
Selain kasus TPPU Garuda, KPK menyelidiki sejumlah proyek pemerintah yang diduga melibatkan perusahaan Nazaruddin. Salah satunya, proyek pengadaan pabrik vaksin flu burung di Kementerian Kesehatan.
"Bukan hanya Garuda, yang lain-lain juga banyak. Ada flu burung, kementerian lain-lain," ujar Busyro.
Krisis penyidik ini, lanjut Busyro, memang berdampak nyata terhadap kinerja KPK. Pada Januari 2013, kata Busyro, KPK mulai mengelompokkan kembali para penyidiknya ke dalam satuan tugas-satuan tugas yang baru.
Tahun depan, lembaga antikorupsi akan mendapat tambahan tenaga 26 penyidik baru. Para penyidik itu merupakan penyelidik yang lolos seleksi penyidik internal KPK.
Menurut Busyro, KPK akan meningkatkan kecepatan mulai tahun depan. Tentunya, setelah mendapat suntikan tenaga dari 26 penyidik tersebut.
"Speed up itu artinya perkara-perkara yang sekarang jumlahnya tadi disampaikan, itu speed up dengan cara segera mengintegrasikan penyidik-penyidik yang ada sekarang ini, terutama yang 26 itu," ucap Busyro.
Wakil Ketua KPK Busyro Muqoddas mengatakan, pilkada berintegritas itu dimaksudkan untuk pencegahan korupsi melalui pengawasan penyelenggaraan pemilu.
Menurutnya, Pilkada DKI Jakarta menjadi proyek percontohan atau pilot project pelaksanaan program pencegahan korupsi.
Busyro mengatakan, latar belakang program ini adalah karena sistem politik berintegritas merupakan salah satu pondasi dalam terwujudnya sistem integritas nasional.Selain itu,
"Pilkada juga merupakan salah satu momen signifikan dan krusial dalam sistem politik di negeri ini," kata Busyro dalam keterangan tertulisnya, yang diterima Tribunnews.com, Jumat (28/12/2012).
Dengan tindakan pencegahan berupa pilkada berintegritas ini, Busyro optimis, akan berdampak pada perbaikan layanan sistem publik, perbaikan keuangan dan juga birokrasi.
Sebab, menurutnya, jika terjadi penyalahgunaan wewenang atau abuse of power elit politik, maka akan terjadi krisis keberpihakan kepada rakyat.
Tindak pidana korupsi utamanya melibatkan pihak-pihak trias politika. Tidak sedikit tindak pidana korupsi melibatkan elit politik, elit birokrasi di kementerian dan juga kalangan elit bisnis.
Elit politik dalam hal ini melakukan penyalahgunaan wewenang atau abuse of power dengan posisinya di dunia politik.
"Hal ini yang menguatkan politik kartel. partai politik hidup atau menggantungkan hidupnya dengan menjadikan negara sebagai mesin uang atau ATM. Karena itu sedini mungkin para elit politik harus diperbaiki integritasnya," ujarnya.
Sebagai gambaran, lanjut Busyro, semua partai politik pasti ingin berjaya lagi pada Pemilu 2014.
Dengan melakukan politik yang tidak berintegritas, puncaknya partai politik maupun gabungan partai politik yang mendukung elit politik di belakangnya tidak luput dari bisnis busuk selama pemilu berlangsung.
Selanjutnya, kementerian yang dipegang oleh menteri-menteri yang berasal dari partai politik yang sudah bermasalah, cenderung melakukan tindakan korupsi.
"Kedepan diharapkan kementerian-kementerian ini tidak menjadi mesin uang atau ATM partai politik," kata Busyro.
Karena itu, dengan ideologi pencegahan yang dilakukan melalui pilkada berintegritas diusahakan politikus dicegah dari terjadinya tindak pidana korupsi sejak dini.
"Sehingga apabila sudah memiliki kekuasaan tidak melakukan abuse of power dan melakukan tindak pidana korupsi. Duduk sebagai elit politik bukan untuk melakukan demoralisasi melalui tindakan-tindakan korupsi," kata Busyro.
Menyikapi hal itu, kata Busyro, instansinya bekerjasama dengan Badan Kehormatan DPR. Hal itu masih dalam rangka pencegahan korupsi.
KPK, kata Busyro diminta secara resmi untuk membentuk desain pencegahan korupsi di DPR. Sebab, sesungguhnya elit politik melakukan langkah-langkah demoralisasi melalui tindakan-tindakan korupsi yang dilakukan.
"Pencegahan ini mengarah pada pilkada dan seterusnya. Pencegahan ini menganut prinsip-prinsip nilai yang diatur DPR," imbuhnya.
KPK Ungkap Alasan Kasus Nazaruddin yang Mandek
Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Busyro Muqoddas mengakui, kasus-kasus dugaan korupsi yang melibatkan mantan Bendahara Umum Partai Demokrat, Muhammad Nazaruddin mandek.Penanganan kasus Nazaruddin selain perkara suap wisma atlet SEA Games itu mandek karena sebagian penyidik yang menangani kasus-kasus itu ditarik kembali ke Kepolisian.
"Karena satgas (satuan tugas) yang menangani kasus ini sebagiannya ditarik di jalan. Ini evaluasi untuk re-grouping (mengelompokkan kembali), SDM (sumber daya manusia) kurang," kata Busyro di Jakarta, Kamis (27/12/2012).
Sejumlah kasus yang diduga melibatkan Nazaruddin selain wisma atlet di antaranya, kasus dugaan tindak pidana pencucian uang (TPPU) pembelian saham perdana PT Garuda Indonesia.
Dalam kasus ini, Nazaruddin sudah ditetapkan sebagai tersangka sejak awal Februari. Namun hingga kini, berkas perkara TPPU Nazaruddin tersebut belum dilimpahkan ke tahap proses persidangan.
Selain kasus TPPU Garuda, KPK menyelidiki sejumlah proyek pemerintah yang diduga melibatkan perusahaan Nazaruddin. Salah satunya, proyek pengadaan pabrik vaksin flu burung di Kementerian Kesehatan.
"Bukan hanya Garuda, yang lain-lain juga banyak. Ada flu burung, kementerian lain-lain," ujar Busyro.
Krisis penyidik ini, lanjut Busyro, memang berdampak nyata terhadap kinerja KPK. Pada Januari 2013, kata Busyro, KPK mulai mengelompokkan kembali para penyidiknya ke dalam satuan tugas-satuan tugas yang baru.
Tahun depan, lembaga antikorupsi akan mendapat tambahan tenaga 26 penyidik baru. Para penyidik itu merupakan penyelidik yang lolos seleksi penyidik internal KPK.
Menurut Busyro, KPK akan meningkatkan kecepatan mulai tahun depan. Tentunya, setelah mendapat suntikan tenaga dari 26 penyidik tersebut.
"Speed up itu artinya perkara-perkara yang sekarang jumlahnya tadi disampaikan, itu speed up dengan cara segera mengintegrasikan penyidik-penyidik yang ada sekarang ini, terutama yang 26 itu," ucap Busyro.
Penulis: Edwin Firdaus | Editor: Rachmat Hidayat
0 comments:
Speak up your mind
Tell us what you're thinking... !