
Tugas itu bukan perkara mudah. Kenapa tak mudah? Karena Jokowi dan wakilnya Ahok, hanya didukung oleh dua partai, yakni PDIP dan Gerindra. Gabungan suara dua partai ini di DPRD DKI hanya 17 dari total 94 kursi.
Jokowi tidak dapat menjalankan program-programnya, jika tidak mendapat lampu hijau dari DPRD DKI. Namun pria yang kini masih tercatat aktif sebagai Walikota Solo ini dinilai akan mampu melewati itu, jika memiliki program yang mengakomodir kepentingan masyarakat luas.
"Risiko semacam itu memang imbas dari pola presidensiil. Seorang presiden atau kepala daerah harus berhadapan dengan partai yang ada di parlemen. Itu kondisi yang harus dihadapi oleh seorang kepala daerah," ujar pakar politik dari UI, Maswadi Rauf dalam perbincangan dengan detikcom, Minggu (23/9/2012).
Maswadi menilai, Jokowi harus bijaksana dalam menjalin komunikasi dengan DPRD. Menurutnya, sang gubernur baru jangan membuat kebijakan yang konfrontatif dengan parlemen DKI.
"Harus akomodatif. Nah di sini diperlukan kearifan, kebijaksanaan, dan pemikiran yang matang dari seorang Jokowi," ujar Maswadi.
(fjp/spt)
0 comments:
Speak up your mind
Tell us what you're thinking... !