Gerindra Dukung Langkah KPK Rekrut Penyidik Sipil dari Internal

  

Jakarta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mulai merekrut penyidik sipil dari kalangan internal. Anggota Komisi III DPR dari Fraksi Gerindra, Martin Hutabarat, mendukung langkah tersebut untuk meningkatkan efektivitas kerja KPK.

"​​Wacana agar KPK memiliki penyidik dari internalnya sendiri sudah lama kita minta pada KPK. Kita mendukung sepenuhnya KPK untuk merekrut penyidik dari internal KPK sendiri, karena kebutuhan KPK akan tenaga penyidik sangat tinggi terutama menghadapi maraknya kasus-kasus korupsi yang sedang disidik KPK sekarang ini," kata Martin dalam pesan singkatnya kepada detikcom, Minggu (23/9/2012).

Martin menjelaskan Komisi III DPR sebenarnya sudah sejak lama mendorong KPK untuk merekrut penyidik dari kalangan internal KPK. Sebab selama ini KPK kerap mengeluh kekurangan tenaga penyidik. "Namun, selama ini saya perhatikan KPK tidak terlalu percaya diri untuk segera merekrut penyidik dari kalangan internalnya," ujar Anggota Dewan Pembina Gerindra itu.

Oleh karenanya, Martin mendukung langkah yang dilakukan KPK saat ini. "Karena tugas pemberantasan korupsi ini sangat mendesak dilakukan sekarang. Bagaimana mungkin KPK dapat bekerja efektif kalau tenaga penyidiknya kurang?" tuturnya.

Meski demikian, pria yang juga Ketua Fraksi Gerindara MPR itu berharap proses seleksi yang dilakukan KPK terhadap kalangan internalnya harus mengedepankan obyektivitas. KPK tetap harus mengutamakan integritas dan kapabilitas calon.

"Kalau tidak ada yang memenuhi syarat jangan dipaksakan seolah-olah harus ada. Sebab akan merusak kepercayaan rakyat nanti terhadap KPK kalau tenaga penyidiknya tidak berkualitas," tegasnya.

Lebih jauh, Martin mengatakan penyidik baru KPK yang terpilih nantinya harus mendapat pendidikan yang baik. Pendidikan para penyidik baru harus melibatkan kepolisian, kejaksaan, Mahkamah Agung dan lembaga terkait lainnya.

"Kerja sama antar penegak hukum perlu dilakukan karena korupsi adalah kejahatan luar biasa yang harus dihadapi dengan kerja sama dan sinergi yang tulus antar institusi penegak hukum kita," pungkasnya.

(trq/vta)